Arie Sujito, Perdamaian Harus Berpijak pada Keadilan

Arie Sujito, Perdamaian Harus Berpijak pada Keadilan 

Sleman, jogja-ngangkring.com - Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Arie Sujito menegaskan bahwa seruan perdamaian harus disertai keberanian menegakkan keadilan. Menurutnya, berbagai praktik ketidakadilan terus berlangsung karena lemahnya tradisi berpikir kritis, baik di tingkat negara maupun masyarakat. Hal tersebut disampaikan Arie Sujito dalam orasi politik pada peringatan HUT ke-9 Sanggar Maos Tradisi (SMT) yang digelar di Griya Taman Asri, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Minggu (25/1/2026). Acara tersebut mengusung tema “Jangan Alergi Kritik”.

“Sering kali negara gagap menghadapi ketidakadilan. Praktik pengingkaran dan pelanggaran dibiarkan seolah-olah wajar dan bernapas dalam keseharian kita,” ujar Arie. Ia menyebut ketergantungan Indonesia pada sistem imperialisme global sebagai kenyataan yang tidak bisa dihindari. Namun kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menyerah. Masih terbuka ruang perjuangan melalui solidaritas sosial dan keberpihakan nyata kepada kelompok rentan. Arie mencontohkan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera akibat badai dan siklon, yang diperparah oleh kerusakan lingkungan sistematis. Ia menilai peristiwa tersebut mencerminkan pembiaran struktural yang dampaknya paling berat dirasakan oleh masyarakat miskin.

“Relasi timpang antara masyarakat dan korporasi membuat kelompok miskin menjadi pihak yang paling mudah tersingkir, tereksklusi, dan dimarginalkan,” katanya. Arie mempertanyakan sejauh mana negara hadir untuk melindungi korban, termasuk dalam isu-isu kemanusiaan lintas negara seperti konflik dan penahanan. Ia menilai solidaritas internasional kerap dilemahkan atas nama kedaulatan, padahal persoalan kemanusiaan menuntut kerja kolektif.

“Ajakan damai saja tidak cukup. Perdamaian harus berpijak pada keadilan. Solidaritas adalah jalan untuk meneguhkan keadilan itu,” tegasnya. Arie juga menyoroti pentingnya penguatan partisipasi sipil dari akar rumput dalam kehidupan demokrasi. Pedagang pasar, tukang bakso, penjahit, hingga pekerja informal merupakan subjek perubahan yang kerap terpinggirkan dari ruang-ruang publik.

“Mereka sering tidak terartikulasi, padahal merekalah kekuatan riil demokrasi,” ujarnya. Kondisi ruang publik digital yang semakin dipenuhi isu-isu remeh dan personal elite politik juga dikritisi Arie. Isu semacam itu menyedot perhatian publik tanpa memberi manfaat langsung bagi kepentingan rakyat.

“Ruang publik menjadi kotor karena isu-isu yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya. Meski demikian Arie tetap menyampaikan optimisme terhadap generasi muda. Ia menilai anak muda bukan generasi apolitis, melainkan memiliki cara berpolitik yang berbeda. Karena itu, diperlukan jembatan dialog antargenerasi agar tradisi kritik tetap hidup dan relevan.

“Membangun tradisi kritik memerlukan dialog lintas generasi agar tafsir kritis atas dunia baru bisa mendorong perubahan sosial,” ujarnya. Ia menutup orasi dengan menekankan pentingnya literasi kritis dan aksi publik yang substansial. Teknologi dan kebebasan berekspresi, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan agenda rakyat, bukan sekadar mengulang isu-isu dangkal.

Peringatan HUT ke-9 SMT tersebut juga menjadi momentum peluncuran komunitas Sanggar Maos Tradisi, yang dimeriahkan dengan monolog, pembacaan puisi, musik, dan stand-up comedy. Sejumlah tokoh turut hadir, antara lain anggota DPR RI Toto Hedianto, akademisi UGM Heru Nugroho dan Dody Ambardi, serta para aktivis era 1990–1998. (Yun)