HILIRISASI KOPI NUSANTARA BUTUH KESERIUSAN PEMERINTAH
YOGYAKARTA, jogja-ngangkring.com – Pertumbuhan industri kopi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan besarnya potensi ekonomi komoditas perkebunan ini. Namun, geliat kedai kopi, meningkatnya konsumsi domestik, dan kreativitas pelaku usaha belum sepenuhnya diikuti penguatan sektor hulu. Tanpa intervensi kebijakan yang terarah, pertumbuhan industri hilir berisiko tidak memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan petani.
Hilirisasi kopi membutuhkan keterlibatan pemerintah secara lebih serius, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengarah pembangunan ekosistem industri. Penguatan budidaya, peningkatan produktivitas, pengolahan pascapanen, pengendalian mutu, pendidikan sumber daya manusia (SDM), hingga pemasaran perlu dirancang sebagai satu kesatuan rantai nilai.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "Membangun Hilirisasi Kopi Nusantara: Dukungan Para Pemangku Kepentingan terhadap Industri Hilir Kopi Indonesia" yang menjadi bagian dari rangkaian Malioboro Coffee Night #6 di area Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro 55, Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).
Anggota Komisi B DPRD DIY, Yan Kurnia Kustanto, menilai perkembangan industri kopi selama ini lebih banyak didorong kreativitas masyarakat daripada desain kebijakan pemerintah. Fenomena menjamurnya kedai kopi dan tumbuhnya pasar domestik menunjukkan bahwa masyarakat telah membuka peluang ekonomi yang semestinya direspons melalui kebijakan pembangunan yang lebih terstruktur.
"Kita ini mengikuti pasar, bukan mendesain pasar. Pemerintah belum hadir secara serius. Kopi mengalami booming karena kreativitas masyarakat. Peran pemerintah harus lebih serius," tegasnya.
Menurut Yan, kopi bukan komoditas baru bagi Indonesia, termasuk bagi DIY. Kopi Menoreh dan kopi Merapi, misalnya, memiliki potensi perkebunan yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Pengembangannya perlu melampaui upaya promosi produk dan diarahkan pada peningkatan produktivitas, kapasitas kelembagaan petani, serta kepastian keberlanjutan usaha perkebunan.
Ia juga menyoroti persoalan ketepatan regulasi dan pelaksanaan program pemerintah. Sejumlah bantuan dinilai belum tepat sasaran karena perencanaan program kerap menggunakan pola seragam atau sekadar menyalin program sebelumnya tanpa didahului pemetaan kebutuhan lapangan.
Menurutnya, perbaikan basis data menjadi prasyarat penting agar intervensi pemerintah lebih terukur. Kemajuan teknologi digital seharusnya memudahkan pemetaan kondisi petani, lahan, kelembagaan, serta kebutuhan setiap wilayah. Dengan demikian, program subsidi, bantuan sarana produksi, dan pendampingan dapat diberikan sesuai persoalan yang dihadapi.
Penguatan kelembagaan pertanian juga menjadi perhatian. Tanpa kelompok tani dan organisasi ekonomi petani yang berfungsi baik, berbagai intervensi pemerintah sulit menghasilkan perubahan berkelanjutan. Yan menambahkan, pengembangan kopi Merapi memiliki dimensi ekologis karena budidaya kopi dapat mendukung upaya menjaga lingkungan kawasan lereng gunung. DPRD DIY, katanya, siap mendorong dukungan politik anggaran agar pengembangan kopi menjadi bagian dari prioritas pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.
Dari sisi pengembangan SDM, dosen Program Studi Teknologi Hasil Pertanian INSTIPER Yogyakarta, Dina Mardhatillah, S.TP., M.Si., Ph.D., menekankan pentingnya pendidikan kopi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Salah satu upaya yang dikembangkan adalah Sekolah Kopi Nusantara (SKN) di INSTIPER Yogyakarta. Program yang diluncurkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy pada 5 September 2026 tersebut merupakan inisiatif bersama INSTIPER, AKPY STIPER, dan Dewan Kopi Indonesia (Dekopi).
SKN dirancang sebagai ekosistem pendidikan yang menghubungkan pengetahuan dan keterampilan di seluruh rantai industri kopi. Materi pembelajaran mencakup budidaya, pengolahan pascapanen, pengendalian mutu, penyangraian (roasting), penyeduhan (brewing), keterampilan barista, hingga pengelolaan bisnis dan rantai nilai kopi.
Pendidikan dikembangkan melalui jalur nonformal dan formal. Jalur nonformal terdiri atas Micro Skill Program selama 3–5 hari, Applied Coffee Skills selama 10–12 hari, serta Professional Coffee Academy selama 10–12 minggu. Jalur formal disiapkan melalui pendidikan vokasi dan akademik, mulai D1, D3, hingga S1. Komposisi pembelajarannya dirancang dengan porsi 70 persen praktik dan 30 persen teori.
"Kami merancang kurikulum yang bertumbuh. Peserta bisa memulai dari pelatihan keterampilan, kemudian melanjutkan ke pendidikan formal. Jadi, pendidikan kopi tidak berhenti pada pelatihan singkat," jelas Dina.
Menurut Dina, pendekatan tersebut penting untuk menjawab persoalan regenerasi petani. Meningkatnya minat anak muda terhadap kopi selama lima tahun terakhir perlu diarahkan menjadi ketertarikan terhadap keseluruhan ekosistem perkopian, termasuk perkebunan. Keberlanjutan industri tidak mungkin terjamin apabila generasi muda hanya tertarik pada bisnis kedai, tetapi semakin sedikit yang bersedia mengembangkan kebun kopi.
Sekolah Kopi Nusantara diharapkan dapat menjangkau generasi muda dan masyarakat yang memiliki akses terhadap lahan pertanian, tetapi belum melihat perkebunan kopi sebagai peluang usaha. Pendidikan juga tidak berhenti pada keterampilan teknis tertentu. Seorang barista, misalnya, perlu memahami jenis, karakter, sejarah, dan asal-usul kopi agar mampu mengenali kualitas produk sekaligus membangun komunikasi yang lebih baik dengan petani, pelaku industri, dan konsumen.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah kesenjangan antara hasil penelitian dan kebutuhan praktisi. Selama ini, tidak sedikit hasil penelitian berhenti pada publikasi jurnal dan belum diterapkan secara luas di lapangan. Melalui SKN, proses penelitian diharapkan berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi pelaku industri. Hasilnya kemudian dapat diuji dan diaplikasikan untuk menjawab kebutuhan produksi maupun pengolahan kopi.
Pengelola Agrowisata Banaran PTPN Regional 3 Jawa Tengah, Widya Banu Aji, S.P., M.Sc., menjelaskan bahwa pertumbuhan bisnis kopi harus ditopang keberlanjutan produksi di sektor hulu. Agrowisata Banaran mengembangkan sekitar 32 hektare lahan untuk mendukung kegiatan perkebunan sekaligus menjaga kesinambungan pasokan bahan baku.
Ia menekankan pentingnya peremajaan tanaman dan pemulihan kebun-kebun kopi yang sebelumnya dialihkan untuk komoditas lain.
Banu juga menyoroti kesenjangan produktivitas kopi Indonesia dibandingkan negara produsen lain seperti Brasil. Meski perkebunan kopi di Indonesia luasan areanya melampai Brazil, namun produktivitasnya jauh lebih rendah. Untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi dibutuhkan pengelolaan kebun secara intensif, termasuk pengaturan populasi tanaman dan penerapan teknik budidaya yang tepat. Tanaman kopi yang kurang terawat juga membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga tahun untuk kembali pulih dan berproduksi secara optimal. Karena itu, peningkatan produktivitas tidak cukup dilakukan dengan memperluas lahan, tetapi juga melalui perbaikan populasi tanaman, peremajaan, penyulaman, serta pemeliharaan percabangan. Sambung pucuk juga dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan hasil panen.
Perubahan pasar membuka peluang sekaligus tantangan baru. Jika sebelumnya sebagian besar kopi berkualitas Indonesia diarahkan untuk pasar ekspor, kini meningkatnya konsumsi domestik membuat kopi berkualitas semakin banyak diserap konsumen dalam negeri. Kondisi ini menunjukkan perkembangan pasar yang positif, tetapi harus diimbangi kemampuan produksi agar pasokan tetap terjaga.
Banu menambahkan, perusahaan perkebunan tidak hanya memiliki orientasi bisnis, tetapi juga tanggung jawab sosial melalui pendampingan petani. Pendampingan diperlukan untuk meyakinkan petani agar tetap mengembangkan perkebunan kopi di tengah ketidakpastian harga komoditas dan risiko produksi. Kepastian usaha menjadi faktor penting agar petani tidak mudah beralih ke komoditas lain.
Diskusi yang dimoderatori Direktur Tata Bumi Coffee Academy, Agus Prasetia, tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi kopi tidak dapat dibangun secara parsial. Pertumbuhan industri pengolahan dan bisnis hilir harus berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas kebun, regenerasi petani, penguatan kelembagaan, serta pengembangan SDM yang kompeten.
Kreativitas masyarakat telah membuktikan bahwa kopi Indonesia memiliki pasar dan daya tarik ekonomi yang besar. Tantangan berikutnya adalah mengubah momentum tersebut menjadi kekuatan industri yang berkelanjutan. Pemerintah perlu mengambil peran lebih strategis melalui kebijakan berbasis data, pendampingan yang tepat sasaran, dukungan anggaran, dan penguatan pendidikan.
Hilirisasi sejatinya tidak hanya diukur dari bertambahnya produk olahan, kedai kopi, atau nilai transaksi di sektor hilir. Keberhasilannya juga harus tercermin dari meningkatnya produktivitas kebun, nilai jual hasil panen, pendapatan petani, serta terjaminnya regenerasi pelaku usaha perkebunan. Dengan keterhubungan seluruh mata rantai tersebut, kopi Nusantara dapat tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang berdaya saing sekaligus memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. (Yun)
Tinggalkan Komentar
Kirim Komentar