Nyadran Diponegoro: Semangat Perlawanan terhadap Penindasan dan Oligarki

Nyadran Diponegoro: Semangat Perlawanan terhadap Penindasan dan Oligarki 

SLEMAN, jogja-ngangkring.com — Semangat perjuangan Pangeran Diponegoro dinilai masih relevan untuk membaca berbagai persoalan bangsa saat ini. Penindasan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, hingga dominasi oligarki kapitalis disebut sebagai wajah baru kolonialisme yang harus dilawan.

Pesan tersebut mengemuka dalam Nyadran Diponegoro yang digelar untuk memperingati 201 Tahun Perang Jawa (1825–2026) di DC Cafe Reborn, Jalan Damai No. 5A, Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Minggu (19/7/2026).

Kegiatan itu dihadiri GPBH Prabukusumo, anggota DPD DIY Ahmad Syauqi Soeratno, A'wan PBNU KH Abdul Muhaimin, Ketua Panitia Hary Sutrasno yang merupakan cucu pahlawan nasional Mr. Kasman Singodimedjo, Ketua Umum Patra Padi (Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro) Raden Rahardi Saptata Abra, Ketua SAR DIY Brotoseno, budayawan Sigit Sugito, sejumlah seniman dan budayawan Yogyakarta, serta aktivis pergerakan era 1980–1990-an.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan Perang Jawa menjadi salah satu perlawanan terbesar terhadap kolonialisme Belanda. Perang yang berlangsung selama lima tahun, 1825–1830, membuat Belanda mengalami kerugian besar.

Menurut Agus, semangat perang suci yang dilandasi keyakinan agama serta strategi gerilya membuat pasukan Diponegoro mampu memberikan perlawanan kuat. “Secara teori militer, peperangan itu Belanda menang. Tapi kenyataan peperangan dimenangkan pasukan Diponegoro,” kata Agus.

Ia menilai karakter perjuangan Pangeran Diponegoro melampaui batas-batas feodalisme. Pangeran yang dikenal dengan nama Ontowiryo itu memilih meninggalkan lingkungan keraton dan mendekatkan diri dengan rakyat.

Karakter egaliter tersebut, kata Agus, terbentuk melalui pendidikan agama dan keteladanan keluarga. Diponegoro juga dikenal memiliki kedekatan dengan tradisi tarekat Sathoriyah.

“Jatidiri bangsa kita dirusak oleh kolonial Belanda. Sekarang makin terpuruk,” ujarnya.

Agus menyebut ruh perjuangan Diponegoro perlu kembali dihidupkan untuk menghadapi apa yang disebutnya sebagai penjajahan politik, oligarki kapitalisme, dan birokrasi yang korup. Menurut dia, negara tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan kapitalis maupun kelompok penguasa yang menjadikan kekuasaan sebagai jalan memperkaya diri.

“Kita harus kembali kepada ruhnya Diponegoro. Kekuatan agama harus mengilhami perjuangan. Manunggaling kawula gusti,” kata Agus.

Ketua Panitia Hary Sutrasno menyebut Perang Diponegoro sebagai salah satu peristiwa paling dahsyat dalam sejarah Indonesia. Perang yang meletus pada 20 Juli 1825 itu berlangsung selama lima tahun dan menguras kekuatan pemerintah kolonial Belanda.

“Lebih dari tujuh ribu serdadu Belanda tewas. Perang lima tahun ini menghabiskan sepertiga anggaran negeri Belanda saat itu. Jika dikonversi dengan hitungan hari ini, jumlahnya bisa mencapai lebih dari Rp3.000 triliun,” kata Hary.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap para budayawan dan seniman Yogyakarta yang tergabung dalam Serikat Warga Jogja. Mereka menegaskan bahwa perjuangan Pangeran Diponegoro tidak boleh berhenti sebagai romantisme sejarah.

Aktivis Jaker Agung Dahono yang membacakan pernyataan sikap tersebut menekankan pentingnya menerjemahkan nilai perjuangan Diponegoro ke dalam keberanian menghadapi berbagai bentuk penindasan di masa kini.

Serikat Warga Jogja juga mengusulkan kajian akademis dan historis sesuai ketentuan yang berlaku mengenai kemungkinan pemindahan makam Pangeran Diponegoro ke Yogyakarta.

Usulan itu disebut sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah kelahiran dan jejak perjuangan Diponegoro. Meski demikian, Serikat Warga Jogja menegaskan status Diponegoro sebagai pahlawan nasional tetap menjadi milik seluruh bangsa Indonesia.

“Perjuangan Pangeran Diponegoro belum selesai,” demikian salah satu pesan dalam pernyataan sikap tersebut.

Menurut Serikat Warga Jogja, warisan perjuangan Diponegoro merupakan sejarah perlawanan terhadap penindasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang mengorbankan rakyat.

Karena itu, mereka menyerukan penolakan terhadap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, nepotisme, serta berbagai praktik yang merusak keadilan. Dalam konteks kekinian, kolonialisme dinilai tidak selalu datang dari kekuatan asing. Penindasan juga dapat tumbuh dari dalam negeri ketika kekuasaan disalahgunakan dan kepentingan oligarki kapitalis ditempatkan di atas kepentingan rakyat.

Nyadran Diponegoro menjadi pengingat bahwa 201 tahun setelah Perang Jawa, semangat perlawanan terhadap penindasan tetap relevan. Sejarah, bagi mereka, tidak cukup hanya dikenang. Nilai perjuangan harus diterjemahkan menjadi keberanian menghadapi ketidakadilan. (Tor)